Dari Raja Yordania hingga Luhut: Pandora Papers Bongkar Harta Tersembunyi Pejabat Dunia

 

Dari kiri ke kanan: Raja Abdullah II, Ilham Aliyev, Uhuru Kenyatta, Imran Khan, dan Luhut Panjaitan | BBC, CNN, Mmegi, Detik.com

Setelah sukses dengan Panama Papers dan Paradise Papers, Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) kembali mengeluarkan hasil penyelidikan mereka.

Laporan bertajuk Pandora Papers tersebut berisi jutaan dokumen bocor, yang mengungkap rahasia finansial dari 35 pemimpin dan pejabat negara, baik yang masih menjabat atau tidak, serta 330 politisi di 91 negara dan wilayah.

Rahasia finansial yang dimaksud antara lain keberadaan aset gelap yang disembunyikan di negeri surga pajak, seperti Panama, Monaco, Kepulauan Cayman, dan Swiss, hingga harta kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal.

Aset-aset tersebut beraneka ragam. Ada yang berupa perusahaan cangkang (palsu), properti mewah, hingga uang.

ICIJ mengklaim Pandora Papers sebagai kerjasama jurnalistik terbesar sepanjang sejarah. Hal ini mengingat besarnya dokumen yang ditemukan, serta jumlah wartawan investigasi yang terlibat dalam penyelidikan.

Investigasi Pandora Papers melibatkan 600 jurnalis dari 150 kantor berita, yang selama dua tahun menganalisis lebih dari 11,9 juta dokumen rahasia. 

Dokumen tersebut berasal dari catatan pengadilan, data publik, hingga surat-surat dari firma pendirian perusahaan cangkang, yang menyediakan layanan penyamaran aktivitas finansial bagi klien mereka.

"Pada era dimana dunia semakin tidak setara dan otoriter, investigasi Pandora Papers menyediakan perspektif baru tentang bagaimana kekuasaan dan uang beroperasi pada abad ke-21 - dan bagaimana peraturan telah dibelokkan dan dilanggar di seluruh dunia oleh sistem kerahasiaan keuangan, yang dimungkinkan oleh AS dan negara-negara kaya lainnya," tulis ICIJ dalam laman resminya.

Siapa saja pejabat dunia yang tersandung Pandora Papers?

1. Abdullah II, Raja Yordania

Abdullah II, Raja Yordania sedang memberikan pidato di Parlemen Eropa, Januari 2020 | AFP

Raja Abdullah II dari Yordania diketahui membeli sejumlah aset melalui akun lepas pantai atau offshore account selama periode 2003-2017.

Ia dikabarkan mengoleksi 14 rumah dan flat di Amerika Serikat (AS) dan Inggris, dengan harga 106 juta dolar AS (Rp 1,5 triliun) melalui 36 perusahaan miliknya, yang terdaftar di negara surga pajak.

Salah satu dari aset tersebut adalah tiga rumah mewah di tepi pantai Malibu, AS, yang dibeli ketika masyarakat Yordania turun ke jalan memprotes minimnya lapangan kerja dan maraknya korupsi.

Abdullah II juga memiliki sebuah apartemen di Washington DC, kota dimana putranya berkuliah.

Semua properti tersebut dibeli secara rahasia, yang tentu mengundang kecurigaan. Sang raja diduga mengambil uang rakyat untuk membeli properti mewah di luar negeri.

Tuduhan ini dibantah mentah-mentah oleh pihak Kerajaan Yordania. 

"Yang Mulia (Raja Abdullah II) sama sekali tidak menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan, atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum," demikian pernyataan dari kuasa hukum raja.

2. Ilham Aliyev, Presiden Azerbaijan

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev | BBC

Mewarisi kekuasaan dari ayahnya, Ilham Aliyev masuk ke dalam daftar pemimpin negara yang tersandung Pandora Papers.

Ia diketahui membeli sejumlah properti di Inggris secara diam-diam melalui perusahaan offshore miliknya, yang tentu saja beroperasi dari negara surga pajak.

Sebagian besar transaksi tersebut dilakukan secara tunai, dengan nilai keseluruhan mencapai 700 juta dolar AS (Rp 9,9 triliun).

Menariknya, empat bangunan milik Aliyev di Mayfair, London dibeli untuk putranya Heydar, yang kala itu berusia 11 tahun. 

Mayfair merupakan distrik yang terletak di jantung kota London, yang menjadi pusat bisnis dan pemerintahan Inggris. 

Letaknya yang strategis membuat Mayfair menjadi salah satu kawasan termahal di dunia.

Tak heran, Aliyev harus merogoh kocek 44,7 juta dolar AS (Rp 636 miliar) demi membeli properti untuk putra kecilnya.

Hingga saat ini, belum ada respon dari pemerintah Azerbaijan maupun Aliyev mengenai laporan Pandora Papers.

3. Uhuru Kenyatta, Presiden Kenya

Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta melambaikan tangan ke publik dari bilik kaca | AP 

Sama seperti Aliyev, Uhuru Kenyatta merupakan anak presiden pertama sekaligus bapak bangsa Kenya, Jomo Kenyatta.

Selama memerintah, Kenyatta dikenal sebagai sosok populis. Ia kerap mengkritik perilaku korupsi di tubuh pemerintahan, dan mengajak semua pihak untuk bekerja sama melawan kemiskinan.

Semboyan "transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan" berkali-kali ia gaungkan.

Namun, laporan Pandora Papers justru menunjukkan sebaliknya. Kenyatta dan keluarganya diduga telah menimbun kekayaan secara diam-diam melalui perusahaan offshore.

Kenyatta, bersama ibu, saudara laki-laki dan perempuannya telah menutupi kekayaan dari pengawasan publik melalui yayasan dan perusahaan di negara surga pajak.

Salah satunya adalah Panama, dimana Kenyatta menyembunyikan aset senilai 30 juta dolar AS (Rp 426 miliar)

Berdasarkan catatan yang bocor dari firma Aleman, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), keluarga Kenyatta memiliki tujuh entitas bisnis. 

Dua diantaranya teregistrasi di Panama, sedangkan lima lainnya di Kepulauan Virgin Inggris. 

Secara keseluruhan, total aset Kenyatta yang disembunyikan mencapai setengah miliar dolar AS (kira-kira Rp 7 triliun)

Menanggapi Pandora Papers, Kenyatta mengatakan dirinya menyambut baik laporan ini sebagai "tonggak dalam meningkatkan transparansi keuangan dan keterbukaan yang dibutuhkan oleh Kenya dan dunia".

Ia berjanji akan segera memberikan penjelasan terkait aset-aset miliknya ketika kembali dari kunjungan ke AS.

4. Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan

Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan | Reuters

Berbeda dengan pemimpin sebelumnya, Imran Khan tidak menyembunyikan aset di negara lain, atau menggelapkan pajak.

Ketika naik ke tampuk kekuasaan pada 2018, politisi sekaligus mantan pemain kriket ini berjanji akan menegakkan hukum, dan memberantas korupsi sampai ke akarnya.

Hal ini ia sampaikan langsung dalam pidato kemenangannya.

"Kita akan mendirikan supremasi hukum," tegas Khan. "Siapa pun yang melanggar hukum, kami akan menindaknya"

"Institusi negara kita akan sangat kuat, sehingga mampu menghentikan praktik korupsi. Komitmen akan dimulai dari saya, para menteri, dan seterusnya"

Namun, tiga tahun setelah dirinya menjabat, Pandora Papers mengungkapkan bahwa orang-orang terdekat Khan, seperti menteri dan pendukung finansial, memiliki harta rahasia lewat perusahaan offshore.

Menteri Keuangan Pakistan, Skaukat Tarin dilaporkan memiliki empat perusahaan offshore ketika mengadakan kerjasama dengan pengusaha Arab Saudi.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh Tarin sendiri. Menurutnya, perusahaan offshore tersebut didirikan ketika  Tariq Fawad Malik, konsultan finansial di Tariq Bin Laden Company, yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA), berencana untuk berinvestasi di Silk Bank.

Tarin merupakan salah satu pemegang saham terbesar di Silk Bank, yang merupakan salah satu bank terbesar di Pakistan.

Akan tetapi, semua perusahaan offshore tersebut telah ia tutup pada tahun 2014 dan 2015.

Petinggi militer Pakistan juga diduga melakukan hal yang sama.

Pada tahun 2007, istri dari Jenderal Shafaat Ullah Shah melakukan pembelian unit apartemen di London seharga 1,2 juta dolar AS (Rp 17 miliar) melalui perusahaan offshore milik Akbar Asif.

Asif, pebisnis kaya dan putra sutradara film kenamaan K. Asif, menjalankan portofolio properti senilai jutaan dolar AS melalui perusahaan offshore yang terdaftar di Kepulauan Virgin Inggris, salah satu surga pajak dunia.

Laporan Pandora Papers membuat Imran Khan berang. Ia meminta agar investigasi dilakukan untuk mengungkap pelanggaran finansial di Pakistan.

5. Luhut Panjaitan, Menko Marves Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan | Tempo

Munculnya nama Luhut Panjaitan dalam Pandora Papers mengejutkan publik Indonesia. Ia dikenal sebagai orang terdekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap dipercaya mengemban berbagai jabatan.

Mulai dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Nasional, hingga Kordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menghalau Covid-19.

Hal ini membuat masyarakat menjulukinya sebagai "menteri segala urusan". 

Lalu, apa yang dilakukan Luhut hingga masuk ke dalam laporan Pandora Papers?

Pada 19 Maret 2007, Luhut ditunjuk sebagai Presiden Direktur di Petrocapital SA, sebuah perusahaan yang terdaftar di Panama, juga merupakan surga pajak dunia.

Didirikan pada tahun 2006, Petrocapital SA adalah perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, dengan modal awal 5 juta dolar AS (Rp 71 miliar)

Melalui Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, Luhut pun memberikan konfirmasi.

"Bapak Luhut B.Panjaitan menjadi Direktur Utama/Ketua Perusahaan pada Petrocapital S.A pada tahun 2007 hingga 2010," kata Jodi.

Pada awalnya, pengembangan perusahaan ini bertujuan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Namun, adanya kendala geografis, budaya, hingga kepastian investasi membuat Luhut mengundurkan diri dari perusahaan, dan memilih fokus pada bisnis di Indonesia.

"Selama Bapak Luhut B. Panjaitan menjabat sampai mengundurkan diri tahun 2010, Petrocapital belum berhasil mendapatkan proyek investasi yang layak"

"Selain itu, juga tidak ada kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas negara, dan tidak pernah ada perubahan nama dari Petrocapital menjadi Pertamina Petrocapital SA," tambah Jodi

Meski demikian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan akan mempelajari, serta mencocokan laporan Pandora Papers dengan data yang mereka miliki.

"Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, hasil analisis dan pemeriksaan kita belum selesai. Masih dalam proses," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae.